Written by Super User on . Hits: 75

 

Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik
Link Dasar Hukum/Tentang
UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik
Perki No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Perma No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
KMA No 085 Tahun 2011                                        tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan / Atau Pengadilan Negeri
Perki No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
KMA No 1-144/KMA/SK/I/2011 Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
0017/Dj.A/SK/VII/2011 Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama
KMA No 026/KMA/SK/II/2012 Standar Pelayanan Peradilan
Perki No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama
Peraturan Mengenai Pelayanan Informasi Publik
Link Dasar Hukum/Tentang
W22-A/112.a/HM.02.1/SK/I/2019 Tim Pengelola Meja Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Maumere
W22-A/112.b/HM.02.1/SK/I/2019 Jenis Informasi pada Pengadilan Agama Maumere
W22-A/112.c/HM.02.1/SK/I/2019 Standar Layanan Informasi pada Pengadilan Agama Maumere
W22-A/1276.a/HM.00/SK/IX/2019 Penunjukan Petugas Humas / Public Relation
W22-A/29.a/KP.02.3/SK/I/2019 Penunjukan Petugas Pelayanan Pengaduan
W22-A/112.e/HM.02.1/SK/1/2019 Standar Biaya Perolehan Informasi
W22-A/11d.e/HM.02.1/SK/1/2019 Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Informasi Pengadilan Pada Pengadilan Agama Maumere                                     
  • icon
  • icon
  • icon

Prosedur Permohonan Informasi

Info!
Informasi Pengadilan Yang Anda Butuhkan Bisa Diperoleh Dalam Waktu 1 Hari* dengan biaya Terjangkau!!
(*) Apabila permohonan diajukan melalui prosedur khusus

Prosedur Biasa

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik
  2. Informasi yang diminta bervolume besar
  3. Informasi yang diminta belum tersedia
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID

Unduh Formulir Permohonan Informasi Publik
Formulir Permohonan Prosedur Biasa.pdf

Prosedur Khusus

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan
  2. Termasuk dalam ketegori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal : sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain)
  3. Tidak bervolume besar (Jumlahnya tidak banyak)
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah

Unduh Formulir Formulir Permohonan Informasi Publik
Formulir Permohonan Prosedur Khusus.pdf

Unduh Tanda Terima Permohonan Informasi
Tanda Terima Permohonan Informasi.pdf

 

 

Prosedur Pengajuan Keberatan

  1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :
    1. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
    2. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala
    3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi
    4. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
    5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi
    6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
    7. Penyampaian inormasi melebihi waktu yang diatur
  2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya

Unduh Formulir Keberatan Informasi Publik
Formulir Keberatan.pdf

Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi